Ustadz ABB Bebas Bersyarat

Ustadz ABB Bebas Bersyarat


PENAMUSLIM.COM- TERPIDANA kasus terorisme Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir kembali mendapat sorotan publik Indonesia, bahkan internasional.

Ba’asyir ingin bebas dari lembaga permasyarakatan. Namun, sikap Ba’asyir sendiri yang menjadi penghalang.

Ba'asyir belum bisa dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, lantaran terpidana 15 tahun penjara itu tidak memenuhi persyaratan.

Padahal, peluang pembebasan pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, itu sudah dibuka pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui.

Alasannya, kemanusiaan. Kondisi kesehatan pria 81 tahun tersebut terus menurun sehingga dinilai lebih baik perawatannya diserahkan ke pihak keluarga.

"Sudah saya sampaikan bahwa (dasar pembebasan Ba'asyir) karena kemanusiaan. Kan Ustaz Ba'asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak lihat orangtua sakit-sakitan seperti itu," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi menegaskan, ada mekanisme hukum yang harus ditempuh Ba’asyir. Pemerintah tak ingin ada aturan yang ditabrak demi membebaskan Ba’asyir

Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan, ada mekanisme hukum yang harus ditempuh Ba’asyir. Pemerintah tak ingin ada aturan yang ditabrak demi membebaskan Ba’asyir.

"Syaratnya harus dipenuhi. Kalau enggak (dipenuhi), kan enggak mungkin juga saya nabrak (hukum). Contoh, (syarat) soal setia pada NKRI, pada Pancasila, itu basic sekali, sangat prinsip sekali," kata Jokowi.

Persyaratan pembebasan bersyarat diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Aturan turunannya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Adapun syarat formil khusus bagi narapidana perkara terorisme, yakni:

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
2. Telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
3. Telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
4. Menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Sumber : Kompas.com
Baca Juga
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Posting Komentar